Makalah Pembangunan Ekonomi Daerah

 BAB XII

PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari masalah Pembangunan Ekonomi Daerah pada BAB XII ini pembaca dan mahasiswa diharapkan mampu:

1.      Menjelaskan pengertian dan pembangunan ekonomi daerah

2.      Menjelaskan macam-macam model pembangunan ekonomi daerah

3.      Memahami paradigma baru pembangunan ekonomi daerah

4.      Menjelaskan strategi pembangunan ekonomi daerah

A.           PENDAHULUAN

Dengan berlakunya Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Ekonomi Daerah pada BAB XII ini tentang perubahan atas UU nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, maka terjadi pula pergeseran dalam pembangunan ekonomi yang tadinya bersifat sentralistis, mengarah kepada desentralisasi, yaitu dengan memberikan kekuasaan dan keleluasaan kepada daerah untuk membangun wilayahnya termasuk pembangunan dalam bidang ekonominya.

Sebelum kita membicarakan masalah pembangunan ekonomi daerah, marilah kita bahs tentang pengertian daerah (regional), karena daerah memiliki beberapa pengertian yang berbeda, hal ini tergantung pada aspek tinjauannya. Misalnya pengertian daerah ditinjau dari aspek hukum, aspek keamanan, aspek kepemerintahan, dan sebagainya. Namun dalam bagian ini, pengertian daerah hanya akan ditinjau dari aspek ekonomi saja.

Ditinjau dari aspek ekonomi, daerah mempunya pengertian sebagai berikut:

1.         Suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana terdapat kegiatan ekonomi dan didalam pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan perkapita, social budaya, geografisnya dan sebagainya. Daerah yang memiliki ciri-ciri seperti itu disebut daerah homogeny.

2.         Suatu daerah dianggap sebagai ekonomi ruang apabila daerah tersebut dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Daerah dalam pengertian itu disebut daerah modal.

3.         Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada dibawah satu administrasi tertentu seperti satu provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan dan sebagainya. Daerah disini didasarkan pada pembagian administratif suatu negara. Daerah dalam pengertian ini disebut daerah administrasi

B.            PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Lincoln Arsyad (2000) memberikan pengertian pembangunan ekonomi daerah adalah “ suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sector swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut”.   

Dalam pembangunan ekonomi daerah yang menjadi pokok permasalahannya adalah terletak pada kebijakan-kebijakan pembanguna yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara local (daerah). Orientasi ini mengarah pada pengambilan inisiatif – insiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan-kegiatan ekonomi.

Pembanguna ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangnan industri – industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih pengetahuan dan teknologi, serta pengambangan usaha-usaha baru.

Tujuan utama dari setip pembangunan ekonomi, daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintahan daerah dengan partisipasi masyarakatnya, dengan dukungan sumber daya yang ada harus mampu menghitung sumberdaya-sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun ekonomi daerahnya.

C.           PERMASALAHAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

1.      Ketimpangan Pembangunan Sektor Industri

Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi didaerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebapkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah. Pertumbuhan ekonomi didaerah dengan kosentrasi ekonomi yang tinggi cenderung pesat, sedangakn daerah yang konsentrasi ekonominya rendah ada kecenderungan tingkat pembanguna dan pertumbuhan ekonominya juga rendah

Industri manufaktur merupakan sector ekonomi yang secara potensial sangat produktif, hal ini dapat dilihat dari sumbangan terhadap pembentukan PDB atau PDRB. Terjadinya ketimpangan pembangunan sector industry atau tingkat industrialisasi antar daerah adalah sebagai salah satu faktor pnyebap terjadinya ketimpangan ekonomi antar daerah. Kurang berkembangnya sector industry diluar Jawa merupakan salah satu penyebap terjadinya kesenjangan ekonomi antar Jawa dengan wilayah luar jawa. Pada daerah diluar Jawa, seprtu Sumatra, Kalimantan Timur, Papua, bisa menjadi wilayah-wilayah yang sangat postensial untuk mengembangkan sector inductri manufaktur. Hal ini da0pat dilihat dari dua hal yaitu (1) ketersediaan bahan baku, (2) letak geografis yang dekat dengan negara tetangga, yang bisa mnejadi potensial pasar yang besar disamping pasar domestik.

2.      Kurang Meratanya Infestasi

Dalam teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar dikatakan bahwa ada korelasi positif antar tingkat infestasi dengan laju pertumbuhan ekonomi, sehingga dengan kurangnya infestasi di suatu daerah membuat pertumbuhan dan tingkat pendapatan perkapita masyarakat didaerah tersebut rendah. Hal ini dikarenakan tidak adanya kegiatan – kegiatan ekonomi yang produktif seperti industry manufaktur. Dalam hal ini infestasi, di Jawa tetap merupakan wilayah yang dominan bagi PNDN (hampir 66 %), Sumatra (16.1%), dan selebihnya diluar Jawa dan Sumatra. Sedangkan untuk PMAA hampir 76% di Jawa dan 12.4 % di Sumatra. Sedangak daerah lainnya jumlah investasi rata-rata kurang dari 5%. Sehingga apabila selama ini ada transfer of technology management, know-how dan input-input positif lain yang dibawa oleh PMA tentunya hal ini lebih banyak dinikmati oleh masyarakat dan dunia usaha di Jawa. (Sumber data BPS ditolak). Terhambatnya perkembangan investasi didaerah disebapkan banyak faktor, diantaranya kebijakan dan birokrasi yang selama order baru terpusat, keterbatasan infranstruktur dan sumber daya manusia diluar Jawa.

3.      Tingkat Mobilitas Faktor Produksi yang rendah

Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi, seperti tenaga kerja dan kapasitas antar daerah juga merupakan penyebap terjadinya ketimpangan ekonomi regional. Hal ini terjadi karena laju pertukmbuhan ekonomi antar daerah membuat terjadinya perbedaan tingkat pendapatan perkapita antar daerah, dengan asumsi mekanisme pasar output dan input bebas (tanpa distorsi yang direkayasa, Misalnya kebijakan Pemerintah). Mempengaruhi mobilitas produksi antar daerah. Menurut A. Lewis dalam Lincoln Arsyad (2000) jika perpindahan faktor produksi antar daerah tidak ada hambatan, maka pada akhirnya pembangunan ekonomi yang optimal antar daerah akan tercapai dan semua daerah akan menjadi lebih baik (dalam pengertian pareto optimal : semua daerah mengalami better off).

4.      Perbedaan Sumber Daya Alam

Pemikiran klasik yang mengatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah yang kaya sumber daya alam akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan dengan daerha yang miskin sumber daya alam. Hingga tingka tertentu pendapat tersebut dapat dibenarkan, dalam arti sumber daya manusia dilihat hanya sebagai modal awal untuk pembangunan, dan selanjutnya harus dikembangkan terus menerus. Oleh karena itu, diperlukan faktor-faktor lain, diantaranya adalah faktor teknologi dan sumber daya manusia. Deang penguasaan teknologi dan peningkatan sumber daya manusia, maka lambat lain faktor endowment tidak relevant lagi. Hal ini dapat kirta lihat negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura yang sangat miskin Sumber Daya Alam.

5.      Ketimpangan Demografis

Ketimpangan ekonomi regional di Indonesia juga disebapkan oleh perbedaan kondisi geografis antar daerah. Kondisi ini berpengaruh terhadap jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat pendapatan penduduk, pendidikan, kesehatan, kedisiplinan, dan etos kerja. Faktor0faktor ini mempengaruhi tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan dan penawaran.

Disisi permintaan jumlah penduduk yang besar, merupakan potensi besar bagi pertumbuhan pasar, yang berarti faktor pendorong bagi pertumbuhan kegiatan ekonomi. Dari sisi penawaran, jumlah penduduk yang besar dengan pendidikan dan kesehatan yang baik, disiplin dan etos kerja yang tinggi merupakan aset penting bagi produksi.

6.      Kurang Lancarnya Perdagangan antar Daerah

Kurang lancarnya perdagangan antar daerah (intra-trade) juga merupakan faktor yang turut menciptakan ketimpangan ekonomi regional Indonesia. Tidak lancarnya intra-trade disebapkan oleh keterbatasan transportasi dan komunikasi. Jadi, tidak lancarnya arus barang dan jasa antar daerah mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari sisi permintaan dan penawaran.

Dari sisi permintaan, kelengkapan barang dan jasa untuk konsumen mempengaruhi permintaan pasar terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi local yang sifatnya komplementer (mendukung) dengan barang dan jasa tersebut. Sedangkan, dari sisi penawaran, sulitnya mendapatkan barang modal, input perantara, bahan baku atau material lainnya, dapat menyebapkan kegiatan ekonomi suartu daerah lumpuh atau tidak berjalan secara optimal.

D.           PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Lincoln Arsyad (2000) mengatakan bahwa ada empat peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi didaerah, yaitu, sebagai entrepreneur, coordinator, fasilitator, dan stimulator untuk melakukan inisiatif dan inovatif dalam pembangunan daerah.

1.         Enterprenenur

Peran pemerintah sebagai entrepreneur adalah merupakan tanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis di daerahnya. Dalam hal ini pemerintah daerah bisa mengembangkan suatu usaha sendiri dengan membentuk Badan Usaha Milik daerah (BUMD) atau bermitra dengan dunia usaha swasta namun kegiatan usahanya tetap dalam pengendalian pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengelola aset-aset pemerintah daerah dengan lebih baik dan ekonomis sehingga mampu memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah.

2.         Koordinator

Pemerintah daerah harus mampu bertindak sebagai coordinator dalam pembangunan ekonomi didaerahnya, yaitu melalui penetapan – penetapan kebijak  atau mengusulkan strategi pembangunan ekonomi yang komprehensif bagi kemajuan daerahnya. Dalam peran ini, pemerinrtah daerah bisa melibatkan kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk proses pengumpulan data dan evaluasi tentang informasi yang berkaitan dengan kondisi perekonomian daerah.

Pemerintah daerah dapat juga melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya dunia usaha dan masyarakat dalam menyusun sasaran-sasaran ekomi,. rencana-rencana, dan strategi strategi pelaksanannya. Pendekatan ini sangat postensial dalam menjaga konsistensi pembanguan daerah dan pembangunan nasional , serta untuk menjamin bahwa perekonomian didaerah akan mendapatkan manfaat yang optimal.

3.         Fasilitator

Pemerintah daernah dapat berperan sebagai fasilitator dengan cara mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attudinal (perilaku atau budaya masyarakat) didaerahnya.

Hal ini perlu dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan, serta pengaturan penetapan tata ruang daerah (zoning) yang lebih baik.

4.         Stimulatoru

Pemerintah daerah dapat berperan sebagai stimulan dalam penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang dapat mempengaruhi dunia usaha untuk masuk kedaerah tersebut dan menjaga agar perusahaan – perusahaan yang ada tetap eksis berada didaerah tersebut. Stimulus ini dapat dilakukan antara lain dengan pembuatan brosur-brosur, pembangunan kawasan industry, pembangunan outless untuk produk-produk UMKM dan Koperasi, membantu UMKM dan koperasi untuk melakukan pameran dan sebagainya.

E.            PARADIGMA BARU PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Teori pembangunan yang ada sekarang ini, sudah tidak mampu untuk menjelaskan kegiatan –kegiatan pembangunan ekonomi daerah yang secara tuntas dan komprehensif. Oleh karena itu, perlu dirumuskan suatu pendekatan alternative untuk pembangunan ekonomi daerah. Rumusan ini sebenarnya merupakan sintesa dan perumusan kembali konsep-konsep yang telah ada. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan dasar bagi kerangka pikir dan rencana tindakan yang akan diambil dalam konteks pembangunan ekonomi daerah. Seperti kita ketahui bersama bahwa kerangka berpikir dalam konteks pembangunan ekonomi daerah yang lama adalah:

1.         Dalam rangka memberikan kesempatan kerja, maka semakin banyak perusahaan maka semakin banyak peluang kerja.

2.         Basis pembanguan terletak pada pembangunan sector ekonomi

3.         Pengalokasian aset aset didasarkan pada keunggulan komparatif aset aset fisik.

4.         Sumber daya pengetahuan didasarkan pada ketersediaan angkatan kerja.

Sedangkan dengan paradigma baru, pembangunan ekonomi daerah didasarkan pada kemampuan perusahaan untuk mengembangkan pekerjaan (memberikan kesempatan kerja) sesuai dengan kondisi penduduk daerah. Untuk basis pembangunan ini tidak lagi berdasarkan pada sector, tetapi lebih kepada pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru, dan pengalokasian aset-aaset didasarkan pada keunggulan kompetitif yang didasarkan pada kualitas lingkungan. Disamping itu juga sumber daya pengetahuan dijadikan sebagai pembangkit pertumbuhan ejkonomi daerah.

Untuk lebih jelas tentang pendekatan tersebut, dapat dilihat pada sajian tabel 12.1 dibawah ini:

Tabel 12. 1 Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Daerah

KOMPONEN	KONSEP LAMA	KONSEP BARU
Kesempatan Kerja	Semakin banyak perusahaan = semakin banyak peluang kerja	Perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi daerah
Basis Pembangunan	Pengebangan Sektor Ekonomi	Pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru
Aset-Aset Lokasi	Keunggulan komaratif didasarkan pada aset fisik	Keunggulan kompetitif didasarkan pada kualitas lingkungan
Sumber daya pengetahuan	Ketersediaan angkatan kerja	Pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi

Sumber: Lincolin Arsyad (2000)

F.            STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Sebelum membahas strategi pembangunan ekonomi daerah,kita coba mengingat kembali tujuan strategi pembangunan ekonomi.Secara umum strategi pembangunan konomi adalah pengembangan kesempatan kerja bagi penduduk yang ada sekarang dan upaya untuk mencapai stabilitas ekonomi,serta mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam.Pembangunan ekonomi akan berhasilbila mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha.Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya fluktuas iekonomi sektoral,yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesempatan kerja.

Lincolin Arsyad (2000) secara garis besar menggambarkan strategi pembangunan ekonomi daerah dapat dikelompokan menjadi  4 yaitu:

1.             Strategi Pengembangan Fisik (Locality or Phiysical Development Strategy)

Melalui pengembangan program perbaikan kondis ifisik/lokalitas daerah yang ditujukan untuk kepentingan pembangunan industri dan perdagangan, pemerintah daerah  akan berpengaruh positif bagi pembangunan dunia usaha di daerah. Secara khusus, tujuan strategi pembangunan fisik ini adalah mencitakan identitas daerah/kota, memperbaiki pesona (amenity base) atau kualitas hidup masyarakat, dan memperbaiki daya tarik pusat kota (civic center) dalam upya memperbaiki dunia usaha daerah. Untuk mencapai tujuan pembangunan fisik tersebutdiperlukan alat-alat pendukung, yaitu:

a.         Pembuatan bank tanah (land banking), dengan tujuan agar memiliki data tentang tanahyang kurang optimal penggunaannya, tanah nyang belum dikembanogkan, atau salah dalam penggunaannya, dan sebagainya.

b.        Pengendalian perencanaan dan pembangunan dengan tujuan untuk memperbaiki iklim investasidi daerah dan memperbaiki citra pemerintah daerah.

c.         Penataan kota (townscaping), dengan tujuan untuk memperbaiki sarana jalan, penataan pusat-pusat pertokoan, dn penetapan standar fisik suatu bangunan.

d.        Pengaturan tata ruang (Zoning) dengan baik, untukmerangsang pertumbuhandan pembangunan ekonomi daerah.

e.         Penyediaan perumahan dan pemukiman yang baik akan berpengaruh positif bagi dunia usaha, disamping menciptakan lapangan kerja.

f.         Penyedian infrastruktur seperti : sarana air bersih, listrik, taman,sarana parker, tempat olah raga dan sebagainya.

2.             Strategi Pengembangan Dunia Usaha ( Business Development Strategy)

Pengembangan dunia usaha merupakan komponen pnting dalam pembangunan ekonomi daerah, karena daya tarik,kreativitas atau daya tahan kegiatan dunia usaha ,adalah merupakan cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat .Untuk mencapai tujuan pembangunan fisik tersebut diperlukan alat-alat pendukung,antara lain:

a.         .Penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha ,melalui pengaturan dan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi dunia usaha dan pada saat yang sama mencegah penurunan kualitas lingjkungan.

b.        Pembuatan informasi terpadu yang dapat memudahkan masyarakat dan dunia usaha untuk berhubungan dengan aparat pemerintah daerah yang berkaitan dengan perijinan dan informasi rencana pembangunan ekonomi daerah.

c.         Pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil ,karena usaha kecil perannya sangat plenting sebagai penyerap tenaga kerja dan sebagai sumber dorongan memajukan kewirausahaan .

d.        Pembuatan sistem pemasaran bersama untuk menghindari skala yang ekonomis dalam produksi,dan meningkatkan daya saing terhadap produk impor,serta sikap kooperatif sesame pelaku bisnis.

e.         Pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang).Lembaga ini diperlukan untuk melakukan kajian tentang pengembanngan produk baru,teknologi baru,dan pencarian pasar baru.

3.             Strategi Pengembangan Sumber-daya Manusia (Human Resource Development Strategy)

Strategi pengembangan sumberdaya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam proses pembangunan ekonomi.Oleh karena itu pembangunan ekonomi tanpa dibarengi dengan peningkatan kualitas dan keterampilan kualitas dan keterampilan sumber daya manusia adalah suatu keniscayaan .Pengembangan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan cara :

a.         Pelatihan dengan sistem customized training,yaitu sistem pelatihan yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan dan harapan sipemberi kerja.

b.        Pembuatan bank keahlian (skill banks),sebagai bank informasi yang berisi data tentang keahlian dan belakang orang yang menganggur di daerah.

c.         Penciptaan iklim yang mendukung bagi perkembangan lembaga –lembaga pendidikan dan keterampilan di daerah.

d.        Pengembangan lembaga pelatihan bagi para penyandung catat.

4.             Strategi Pengembangan Masyarakat (Community-Based Development Strategy)

Strategi pengembangan masyarakat ini merupakan kegiatan yang ditunjukan memberdayakan (empowerment) suatu kelompok masyarakat tertentu pada suatu daerah .Kegiatan-kegiatanini berkembangan baik di Indonesia belakangan ini,karena ternyata kebijakan umum ekonomi yang tidak mampu memberikan manfaat bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentuh.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan manfaat sosial,seperti misalnya dengan menciptakan proyek-proyekpadat karyauntuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk memperoleh keuntungan dari usahanya.

G.           SOAL LATIHAN

1.        Jelaskan pengertian daerah ditinjau dari aspek ekonomi !

2.        Apa yang dimaksud dengan pengembangan ekonomi daerah ?

3.        Dalam pengembangan ekonomi di daerah harus memperhatikan faktor endogenous.Hal ini biasanya menjasdi persoalan dalam pembangunan di daerah.Jelaskan pendapat anda bagai mana cara mengatasinya ?

4.        Apa yang menjadi permasalahan dalam pembangunan ekonomi daerah.?

5.        Apa peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah ?

6.        Bagaimanakah paradigm baru dalam pembangunan ekonomi daerah ?Apa yang membedakan dengan kerangka berpikir yang lama ?

7.        Bagaimanakah strategi dalam pembangunan ekonomi daerah ?

DAFTAR PUSTAKA

Abimanyu,Anggito,2000,Ekonomi Indonesia Baru : Kajian dan Alternatif Solusi Menuju Pemulihan ,Jakarta:Elex Media Komputindo.

Anoraga ,Pandji,1994, BUMN, Swasta dan Koperasi  :  Tiga Pelaku Ekonomi, Jakarta : Pustaka Jaya

Arsyad, Lincolin, 2000, Pengatur Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah (Edisi Pertama ), Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi

Badan Pusat Statisti (2002), Buletin Statistik  Indonesia”  indicator ekonomi “, edisi juli 2002

Basalin,  Umar, 2000, Perekonomian Indonesia  :  Krisis dan Strategi  Alternatif, Jakarta : pustaka Cidesindo

Dumairy, 1997, perekonomian Indonesia , Jakarta : Erlangga

Irawan dan suparmoko, 1987 , Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi

Hendar dan Kusmadi, 1999, Ekonomi Koperasi, Jakarta : Lambang Penerbit Fakultas ekonomi

Matindas, Benni E , 1999, Paradigm Politik Ekonomi : Kritik Total Terhadap Sistem Ekonomi Mainstrean Seluruh Dunia, Jakarta : Bina Insani

Mubyarto, 1988, Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia

Mubyarto, 1999, Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan, Jakarta : Aditya Media

Mubyarto, 2000, Membangun Sistem Ekonomi, Yogyakarta, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi

Rachbini,Didik J. dkk, 1999, Pembangunan Ekonomi Rakyat di Pedesaan : Sebagai strategi Penanggulangan Kemiskinan, Jakarta : Bina Rena Pariwara

Rahardja, Pratama dan Manurung Mandala 2004 , Pengantar Ilmu Ekonomi ( Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi ). Edisi Revisi. Jakarta : FEUI

Rintuh, Cornelis, 1995, Perekonomian Indonesia, Edisi Pertama , Yogyakarta : Liberty